![]() |
| Tim/jendelaberita.co.id SAMPAIKAN: Anggota Komisi V DPR RI H Mori Hanafi menyampaikan tanggapan Terkait pelabuhan di aula KSOP Bima, Jumat (31/7) sore tadi. |
Mori Siap Gebrak Meja Untuk Perjuangan Anggaran
BIMA – Persoalan pengembangan Pelabuhan Bima menjadi perhatian serius dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI H Mori Hanafi di Aula Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bima, Jumat (31/7). Pertemuan tersebut dihadiri Asisten II Setda Kota Bima H Supratman, Ketua DPRD Kota Bima, anggota DPRD Provinsi NTB, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bima.
Dalam pertemuan itu, Kepala KSOP Kelas IV Bima M Junaidi memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi Pelabuhan Bima, mulai dari keterbatasan kapasitas dermaga, pendangkalan alur pelayaran, hingga antrean kapal yang berdampak pada terganggunya distribusi barang. Kondisi tersebut mendorong KSOP mengusulkan penambahan dermaga dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 400 miliar sebagai solusi jangka menengah sembari menunggu rencana pembangunan pelabuhan baru.
"Karena belum ada tindak lanjut, kami mengalihkan fokus pada pengembangan pelabuhan yang ada saat ini," ujarnya saat menyampaikan pemaparan.
Menurut Junaidi, dermaga yang ada memiliki kapasitas sangat terbatas. Saat ini hanya mampu disandari dua kapal berkapasitas sekitar 8.000 ton. Meski pernah dilakukan pengerukan alur pelayaran, kedalamannya masih sekitar tujuh meter sehingga belum mampu mengakomodasi kapal berukuran lebih besar.
Kondisi tersebut diperparah dengan letak pelabuhan yang diapit dua sungai. Sedimentasi terus terjadi dan menyebabkan pendangkalan alur pelayaran.
Karena itu, KSOP mengusulkan pembangunan tambahan dermaga dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp400 miliar. Dukungan Pemerintah Kota Bima juga dinilai penting, terutama dalam bentuk rekomendasi sebagai syarat pengajuan ke pemerintah pusat.
"Kelangkaan barang yang terjadi selama ini salah satunya disebabkan kapal harus mengantre hingga satu bulan untuk sandar. Kami berharap ada kajian dan percepatan realisasi pembangunan karena sebelumnya sudah dijanjikan akan diproses di Kementerian Perhubungan," katanya.
Junaidi menambahkan, keterbatasan fasilitas membuat sejumlah perusahaan pelayaran mengurangi kunjungan ke Pelabuhan Bima. Waktu tunggu kapal yang terlalu lama menyebabkan biaya operasional meningkat sehingga pelabuhan menjadi kurang kompetitif.
![]() |
| Tim/jendelaberita.co.id |
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, H. Mori Hanafi, menegaskan komitmennya mengawal pengembangan Pelabuhan Bima. Menurutnya, pembangunan pelabuhan baru di Songgela, Kelurahan Ule, memang telah diusulkan, namun membutuhkan anggaran yang sangat besar.
"Kalau menunggu pelabuhan baru, anggarannya terlalu besar. Tetapi kalau pengembangan pelabuhan yang ada sekarang dengan kebutuhan sekitar Rp300 miliar, itu masih sangat memungkinkan untuk diperjuangkan," tegasnya.
Ia menilai pengembangan pelabuhan tidak boleh terus ditunda mengingat tingginya arus distribusi barang menuju dan keluar Kota Bima.
"Saya punya komunikasi yang baik dengan Menteri Perhubungan. Saya akan perjuangkan agar anggarannya bisa masuk. Tapi saya juga membutuhkan dukungan semua pihak, karena pelabuhan merupakan urat nadi perekonomian daerah," ujarnya.
Tidak hanya itu Ketua Umum KONI NTB ini juga mengaku siap gebrak meja dewan bila anggaran tidak dicantumkan tahun depan. Karena sudah kewajibannya untuk memajukan ekonomi daerah melalui berbahagia program pembangunan.
Asisten II Setda Kota Bima, H. Supratman, mengakui persoalan distribusi barang dan kelangkaan sejumlah kebutuhan pokok selama ini tidak lepas dari keterbatasan fasilitas Pelabuhan Bima.
Karena itu, Pemerintah Kota Bima menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap setiap program pengembangan pelabuhan, termasuk memfasilitasi kebutuhan koordinasi dengan pemerintah daerah.
"Pelabuhan merupakan gerbang pengembangan ekonomi Kota Bima. Kami siap mendukung seluruh proses yang dibutuhkan agar pengembangannya bisa segera terealisasi," katanya.
Supratman juga mengapresiasi komitmen H. Mori Hanafi yang dinilai konsisten memperjuangkan berbagai program strategis untuk Kota Bima, tidak hanya pengembangan pelabuhan, tetapi juga pembangunan fasilitas pendukung lainnya. (Tim)


Posting Komentar untuk "Pelabuhan Bima Terancam Lumpuh, KSOP Usul Tambah Dermaga Rp400 Miliar"