 |
| Tim/jendelaberita.co.id TINJAU: Anggota DPR RI Mori Hanafi meninjau TPA Oi Mbo, Kecamatan Rasanae Timur, bersama Wakil Wali Kota Bima Feri Sofyan, Rabu (29/4) pagi tadi. |
KOTA BIMA—Persoalan sampah di Kota Bima mendapat perhatian serius. Anggota DPR RI Mori Hanafi turun langsung meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Oi Mbo, Kelurahan Kodo, Rabu (29/4). Kunjungan ini menjadi sinyal kuat dorongan percepatan penanganan sampah berbasis sistem terpadu.
Wakil Wali Kota Bima Feri Sofiyan menyebut mengatakan, kehadiran legislator pusat itu sebagai energi baru bagi daerah. “Jarang putra daerah datang membawa bukti nyata. Ini menjadi energi positif bagi kami,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kondisi TPA Oi Mbo saat ini sudah overkapasitas. Karena itu, pemerintah daerah mendorong penghentian operasional bertahap dan beralih ke sistem pengolahan yang lebih modern melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPSP). Program tersebut dinilai selaras dengan progam BISA yang tengah dijalankan pemerintah kota.
“Kami juga masih memiliki sekitar 50 hektare lahan hibah yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan sistem baru,” tambahnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima Syahrial Nuryadin memaparkan produksi sampah di Kota Bima mencapai 80 ton per hari. Namun, yang mampu dikelola baru sekitar 12 persen.
“Selama ini penanganan masih bertumpu pada TPA dan bank sampah. Padahal secara teori, sampah harus diselesaikan dari hulu. Masyarakat harus mulai memilah sampah dari rumah,” jelasnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana. Dari 41 kelurahan, baru 36 yang terlayani. Kekurangan armada seperti amrol dan kontainer menjadi kendala utama. Bahkan, jika tidak ada perubahan signifikan, TPA Oi Mbo diprediksi tidak bisa lagi beroperasi pada 2027.
Sementara itu, perwakilan Kementerian PUPR melalui Kepala BPBPK Cipta Karya, Dades Prenandes, menegaskan penanganan sampah kini masuk program strategis nasional.
“Secara teknis bisa kami dampingi, mulai dari perencanaan hingga izin lingkungan. Untuk aspek politis, silakan langsung berkoordinasi dengan DPR RI,” katanya.
Ia menambahkan, pendampingan diperlukan agar TPSP nantinya dapat dikelola optimal oleh pemerintah daerah, termasuk dari sisi operasional.
Menanggapi hal itu, Mori Hanafi memastikan dukungan anggaran dari pusat. Ia menyebut rencana pembangunan TPSP sudah lama digagas dan kini mulai menemukan momentum.
“Tahun 2026 difokuskan di Kota Mataram, dan 2027 direncanakan untuk Kota Bima. Kami pastikan APBN akan kami kawal,” tegasnya.
Namun, ia mengingatkan agar kesiapan lahan tidak menjadi kendala. “Jangan sampai anggaran sudah ada, tapi lahannya bermasalah. Itu bisa sia-sia,” tandasnya.
Ia juga menegaskan bahwa isu persampahan telah menjadi prioritas nasional sebagaimana arahan presiden. Karena itu, Kota Bima dinilai memiliki peluang besar untuk masuk dalam program penanganan strategis tersebut. (Tim)
Posting Komentar untuk "TPA Oi Mbo Overkapasitas, DPR RI Dorong TPSP Segera Dibangun di Kota Bima"